Demokrasi, masih patutkah di pertahankan?

Baru-baru ini, keberhasilan Indonesia meraih “Medali Demokrasi” menjadi Headline di banyak surat kabar dan media nasional. Medali Demokrasi itu adalah hasil apresiasi dari IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik) yang memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia. Mereka memberikan penghargaan tersebut atas dasar bahwa Indonesia adalah Negara pertama yang dinilai melakukan proses demokrasi dengan sungguh-sungguh. Ini dibuktikan dengan suksesnya penyelenggaran pemilu 2004 yang mengantarkan SBY menjadi presiden.

Namun, yang perlu digaris bawahi disini adalah pemilu yang demokratis tentu tidak bisa dijadikan ukuran suksesnya sebuah Negara, jika dikaitkan dengan kemakmuran warga negaranya. Bank Dunia menyebutkan bahwa sampai sampai September 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 17,5% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 39 juta penduduk.

Hakikat demokrasi sebagai system dibagi dalam dua garis besar. Pertama; kedaulatan rakyat, yang identik dengan jargon “dari rakyat-oleh rakyat-untuk rakyat” itu hanya sekedar teoritis. Faktanya, kedaulatan rakyat sebetulnya hanyalah “lipstick”, di Indonesia sendiri justru yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa yang sering dipengaruhi oleh tekanan dan kepentingan para pemilik modal/Negara-negara asing. Karena itu tidak mengherankan jika banyak UU/keputusan/kebijakan yang merupakan produk DPR/Presiden, namun justru bertentangn dengan kemauan rakyat. Padahal jika dipandang dalam Islam, hanya Allah yang berhak menetapkan hukum ( QS An’am:57) yakni dengan memberikan kewenangan kepada penguasa/khalifah untuk mengadopsi hukum dari Al-Qur’an dan Assunnah, dengan didasarkan pada ijtihad yang benar, karena jika rakyat (manusia) diberi kewenangan penuh untuk membuat hukum (aturan) termasuk membuat hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah (syari’ah) maka akan terjadi kerusakan di bumi ini (dan ini terjadi pada system demokrasi).

Kedua; jaminan atas kebebasan umum, yang pertama: Kebebasan beragama, padahal dampak buruk dari kebebasan beragama itu sendiri adalah muncul banyak aliran sesat di Indonesia. Dan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa karena adanya aturan tertulis (hukum) yang melindungi kebebasan beragama. Yang kedua: Kebebasan berperilaku, dan dampak buruknya adalah tersebarluasnya pornoaksi dan pornografi yang memicu pada seks bebas (before married) dan kasus-kasus pelecehan seksual. Yang ketiga : Kebebasan berpendapat, akibatnya muncul ide-ide liberal seperti yang melecehkan Islam padahal mereka adalah orang-orang “bertitel” Islami, namun pola pikirnya liberal. Dan yang ke empat : kebebasan kepemilikan, yang berdampak buruk pada banyaknya SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh individu, swasta dan pihak asing.

Indonesia, negeri yang mayoritas muslim, harusnya malu karena demokrasi yang dipuji oleh banyak pihak justru hanya memproduksi banyak keburukan/kerusakan, apalagi jelas-jelas demokrasi bertentangn dengan hukum Allah (syari’ah). Karena itu, sudah saatnyalah kita mencampakkan demokrasi yang terbukti buruk dan menjadi sumber keburukan. Dan sudah saatnyalah pula kita segera beralih pada aturan-aturan Allah, yakni syari’ah Islam dan menerapkannya secara total dalam seluruh aspek kehidupan.

Wallahu a’lam bi ashshawab….[]